Peraturan Mentri Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESADARAN

BELA NEGARA MELALUI RESIMEN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, diperlukan keterlibatan seluruh warga Negara dalam upaya pembelaan Negara yang merupakan hak dan kewajibannya;

b. bahwa hak, kewajiban, dan peminatan dalam upaya pembelaan Negara mencakup mahasiswa, utamanya resimen mahasiswa sebagai komponen bangsa yang potensial, terdidik, maka perlu didayagunakan;

c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai keqwajiban melestarikan nilai social budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, manjaga persatuan, kasatuan dan karukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

d. bahwa kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mentri Dalam Negeri tentang Pedoman Kepala Daerah dalam rangka Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Resimen Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatz tan ( lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3889);

3. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169 );

4. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaga Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;

8. Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2003 tenTang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN UPAYA PEMBELAAN NEGARA MELALUI RESIMEN MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bela Negara adalah pola sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Kepala Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dala system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkan sikap dan perilaku warga Negara agar memiliki kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki keyakinanakan Pancasila sebagai falsafah dan ideology Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara serta memiliki kemampuan awal bela Negara, guna mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap keutuhan bangsa dan Negara;

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu;

8. Resimen Mahasiswa adalah satuan organisasi atau wadah penyaluran keikutsertaan mahasiswa dalam upaya pembelaan Negara secara perorangan;

9. Instansi vertical adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN

KESADARAN BELA NEGARA

Pasal 2

1) Penyelengaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Resimen Mahasiswa di provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan dibina serta difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

2) Penyelengaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Resimen Mahasiswa di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan dibina serta difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

1) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

2) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

Pasal 4

1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

a. Memasyarakatkan, mengamalkan, dan melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan melestarikan nilai social budaya;

c. Mengordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa;

d. Mengordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertical di provinsi dalam peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa.

2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 5

1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

a. Memasyarakatkan, mengamalkan, dan melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan melestarikan nilai sosial budaya;

c. Mengordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten dalam peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa.

2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, didelegasikan kepada wakil bupati/walikota.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

1) Pendanaan bagi penyelenggaraan peningkatan kesadaraan bela Negara melalui Resimen Mahasiswa di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

2) Pendanaan bagi penyelenggaraan peningkatan kesadaraan bela Negara melalui Resimen Mahasiswa di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela Negara secara nasional dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa, gubernur melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah.

2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa, bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap instansi terkait di daerah.

Pasal 9

1) Pelaksanaan peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa, di Provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan Nasional;

2) Pelaksanaan peningkatan kesadaran bela Negara melalui Resimen Mahasiswa, di kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan Nasional;

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap akhir Tahun Anggaran, dan sewaktu-waktu diperlukan;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela Negara agar disesuaikan paling lama 1 (tahun) sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s